PEKANBARU, TanahIndonesia.id - Ratusan mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Gedung Rektorat, Rabu (6/5/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara terbuka menyoroti dugaan ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan kampus.
Aksi yang digerakkan oleh Gerakan Aliansi Mahasiswa Pecinta Unilak (GAMPU) ini membawa tuntutan tegas, yakni transparansi aliran dana kampus yang selama ini dinilai tertutup. Mahasiswa menilai minimnya keterbukaan informasi justru memicu spekulasi di kalangan civitas akademika.
Sorotan utama tertuju pada proyek pembangunan turap pagar kampus yang dilaporkan roboh berulang kali sebelum digunakan. Proyek yang diduga menelan anggaran ratusan juta rupiah itu kini menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap tata kelola pembangunan di lingkungan kampus.
Kekecewaan semakin memuncak setelah muncul informasi bahwa kontraktor yang sama kembali dipercaya mengerjakan proyek pembangunan gedung belajar serbaguna senilai sekitar Rp10 miliar. Keputusan tersebut dinilai janggal karena tidak disertai evaluasi terbuka terhadap proyek sebelumnya.
“Kami tidak akan mundur sebelum ada penjelasan dari rektor. Kami menuntut transparansi, ke mana perginya dana mahasiswa dan bagaimana mungkin kontraktor yang dinilai gagal masih diberi proyek,” ujar Munawar Harahap, Jenderal Lapangan GAMPU, dalam orasinya.
Selain persoalan proyek, mahasiswa juga menyoroti aspek keselamatan pembangunan kampus. Mereka khawatir proyek yang tidak dikelola secara optimal berpotensi membahayakan civitas akademika.
Tak hanya itu, kebijakan kenaikan biaya pendidikan seperti SPP dan biaya wisuda turut memicu keresahan. Mahasiswa menilai kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas yang diterima.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak dilakukannya audit terbuka terhadap seluruh proyek pembangunan dan kebijakan anggaran kampus. Mereka menilai langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi.
Situasi sempat memanas ketika pihak kampus yang menemui massa bukan rektor, melainkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Dr Hardi. Kehadiran perwakilan tersebut dinilai belum menjawab substansi tuntutan mahasiswa, karena penjelasan yang disampaikan lebih bersifat pembelaan kebijakan dibandingkan solusi konkret.(**)
