Jakarta, TanahIndonesia.id - 13 Februari 2025 – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Efisiensi anggaran memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengusulkan rancangan efisiensi sebesar Rp4,49 triliun. Pagu anggaran yang semula sebesar Rp15,96 triliun disesuaikan menjadi Rp11,46 triliun. Efisiensi ini mencakup pengurangan Belanja Barang sebesar 55,9 persen dan Belanja Modal sebesar 45 persen dari pagu awal. Sementara itu, Belanja Pegawai tetap dipertahankan tanpa pengurangan.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan tanpa mengganggu kualitas layanan.
“Kami memahami bahwa pemerintah tengah menggalakkan program prioritas, seperti swasembada pangan, energi, dan investasi sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis. Kami menyambut efisiensi ini dengan semangat untuk lebih kreatif dan teliti dalam penggunaan anggaran. Kami pastikan pelayanan tetap optimal,” ujar Agus Andrianto.
Menteri Agus menambahkan bahwa Kemenimipas mencatat rekor setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp9 triliun pada 2024, dan institusi ini berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian tersebut.
Sebagai bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo, Kemenimipas juga berkontribusi pada program ketahanan pangan melalui Program Lumbung Pangan di Rutan dan Lapas. Program ini melibatkan warga binaan dalam aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan.
Salah satu program terbesar saat ini berada di Pemasyarakatan Nusakambangan, yang mengelola 115 hektare lahan sebagai sentra pertanian, peternakan, dan budidaya perikanan.
“Program ini mungkin belum sepenuhnya berkontribusi pada penyediaan pangan nasional, tetapi sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan di dalam Rutan dan Lapas,” lanjut Menteri Agus.
Selain efisiensi anggaran, Kemenimipas juga mengutamakan optimalisasi digital dalam pelayanan. Sistem digital untuk pengurusan paspor, visa, dan izin tinggal mendapat apresiasi masyarakat karena mempersingkat proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi layanan.(**)
.jpg)
.jpg)
