Jakarta, TanahIndonesia.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, memberikan apresiasi terhadap keputusan LPP TVRI dan RRI yang membatalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai. Menurutnya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kebijakan pengurangan pegawai.
“Saya senang mendengar kabar ini. Para pegawai TVRI dan RRI tidak jadi di-PHK, tidak dirumahkan, dan tidak mengalami pemotongan gaji. Tidak terbayangkan bagaimana mereka harus menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri tanpa pekerjaan,” ujar Bane saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Pada hari yang sama, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penyiaran, termasuk TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA. Rapat ini membahas efisiensi anggaran pemerintah yang sebelumnya menimbulkan polemik di masyarakat, terutama terkait rencana PHK terhadap kontributor dan jurnalis lepas di TVRI serta RRI.
“Isu ini viral di media sosial. Saya kira cerita para penyiar RRI sampai ke telinga Presiden. Publik memiliki ingatan yang cukup kuat terhadap kebijakan seperti ini,” kata Bane.
Ia pun mengapresiasi langkah Presiden yang mendengar aspirasi publik dan segera mengambil tindakan. “Saya menghargai keputusan Presiden yang menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh diartikan sebagai PHK. Padahal, sebelumnya petinggi TVRI dan RRI sempat menyatakan bahwa PHK akan dialihkan menjadi pemotongan gaji,” tambahnya.
Namun, Bane Raja Manalu juga menyoroti bagaimana peran media sosial dalam membentuk kebijakan pemerintah. Menurutnya, intervensi publik melalui media sosial dapat membuat pemerintah terkesan tergesa-gesa dan kurang konsisten dalam membuat regulasi.
“Seakan-akan, kalau suatu kebijakan menjadi viral, maka langsung dibatalkan. Kita sudah melihat sebelumnya, misalnya soal pembatasan penjualan gas 3 kg di warung, yang juga dibatalkan setelah viral di media sosial,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bane mengingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan seperti ini dapat berdampak negatif pada dunia usaha dan visi besar pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Dunia usaha membutuhkan konsistensi kebijakan. Jika kebijakan terus berubah karena tekanan media sosial, maka akan sulit bagi pemerintah mencapai kesiapan pembangunan nasional yang lebih stabil,” tutupnya.